TNews, BENGKULU – Beberapa personel tenaga harian lepas dari salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang mengungkapkan kebingungan mereka terkait pengurangan nominal gaji dari tahun anggaran sebelumnya.
Mereka meminta bantuan awak media untuk menanyakan langsung pada pihak terkait mengenai masalah ini.
Pada Rabu (13/3/2024), awak media mendatangi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM, untuk mendapatkan penjelasan.
Jono Antoni membenarkan adanya pemotongan gaji untuk tahun anggaran 2024.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, terutama karena adanya kegiatan insidentil seperti Pemilihan Umum (Pemilu) yang membutuhkan anggaran ekstra.
“Di tahun sebelumnya, kami juga harus menyiapkan usulan naskah perjanjian hibah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu serentak, yang telah kami laksanakan,” ungkap Jono Antoni.
Beliau juga menyampaikan keprihatinannya terkait situasi ini, berharap agar anggaran dapat kembali normal di masa mendatang.
Dia menegaskan bahwa tidak hanya gaji tenaga honorer yang terpotong, tetapi pembayaran BPJS Kesehatan juga hanya dapat dilakukan setengahnya.
Namun, mereka berusaha menyelesaikan anggaran perubahan dengan segera agar gaji dan tunjangan kembali normal.
Dengan demikian, situasi ini menyoroti tantangan anggaran yang dihadapi oleh Pemkab Kepahiang, dan memberikan gambaran tentang harapan mereka agar keadaan dapat membaik di masa depan.*
