TNews, BENGKULU – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melaksanakan rapat dengan pendapat terkait Penyusunan Perda RAPBD Tahun 2025, di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (11/11/2024).
Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu yang masih cukup tinggi.
“Hari ini saya bersama Komisi 4 DPRD Prov Bengkulu melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka Penyusunan Perda RAPBD Tahun 2025,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Dari pembahasan program kerja Tahun 2025 tersebut, diketahui bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu mencapai 34.000 jiwa, dengan penyumbang terbesar berasal dari Kota Bengkulu.
Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran ini adalah ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan yang tersedia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan pencari kerja.
Menurut Usin, banyak masyarakat yang hanya mengandalkan kesempatan kerja sebagai pegawai negeri (ASN), sementara sektor-sektor lain, seperti perkebunan dan pertambangan, kurang diminati karena dianggap tidak sesuai dengan gaya hidup, lokasi kerja yang jauh dari keramaian, serta minimnya jaminan hari tua.
Untuk membantu para pencari kerja, Disnakertrans setiap tahun mengadakan program Job Fair yang mempertemukan pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Namun, Usin menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar dapat menghasilkan tenaga kerja terampil serta membuka lapangan usaha baru di masyarakat.
“Saya berpesan, program prioritas yang penting adalah bagaimana Balai Latihan Kerja yang dibawah kementrian maupun dibawah pemda mampu melahirkan tidak hanya pekerja namun lapangan usaha baru,” ucapnya.
Lebih lanjut, Usin mengatakan bahwa soft skill, toolkit, dan pendampingan permodalan juga perlu disiapkan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha baru. Oleh karena itu, ia mengusulkan kerja sama dengan Bank Bengkulu sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran Indonesia. Dukungan modal ini diharapkan dapat membantu mereka yang sudah pasti diterima bekerja di luar negeri, seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Arab Saudi.
“Pelatihan bisa difasilitasi oleh Bank Bengkulu, sehingga Pendapatan Bank Bengkulu dari KUR Pekerja Migran bisa bertambah,” ujar Usin.
Selain itu, Usin mengusulkan agar dana desa juga dapat dialokasikan untuk pelatihan generasi muda desa yang potensial di BLK, sehingga mereka bisa mendapatkan keterampilan yang sesuai untuk bekerja atau membuka usaha.
“Kami akan mematangkan kembali program ini dengan melibatkan BLK, LPK, Perusahaan Pekerja Migran, Bank Bengkulu, dan mitra kerjasama lainnya dalam waktu dekat ini, karena banyak hal yang belum sempat dibahas dan akan kami agendakan kembali,” tutup Usin.*
