TNews, BENGKULU – Dalam upayanya menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah, H. Herwin Suberhani, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, menggelar reses kedua di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasarmana, Rabu (20/11/2024). Pada kesempatan tersebut, masyarakat setempat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada perwakilan pemerintah. Beberapa isu utama yang disampaikan meliputi infrastruktur, keselamatan, banjir, hingga kebutuhan penerangan jalan.
Warga mengusulkan pelebaran jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometer dengan penambahan siring di sisi kiri dan kanan jalan. Usulan ini bertujuan untuk memperlancar akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut.
“Masyarakat juga mengeluhkan keberadaan truk bertonase berat yang melintas di dalam kota pada pagi hari. Hal ini dinilai membahayakan anak-anak dan pengguna jalan lainnya. Warga meminta agar pemerintah menyediakan jalur khusus, seperti ring road, untuk kendaraan bertonase berat,” ucap Herwin.
Selain itu, salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah area di depan Lembaga Pemasyarakatan (LP), yang sering terjadi banjir akibat buruknya sistem drainase. Ia menyebutkan bahwa warga meminta perhatian pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini demi kenyamanan dan keselamatan.
“Salah satu warga bernama Bapak Zelani menyoroti kurangnya penerangan jalan di Kelurahan Tanjung Mulia dibandingkan wilayah lain seperti Kabupaten Kepayang. Dan ia berharap pemerintah segera menambahkan lampu jalan untuk meningkatkan keamanan dan keindahan lingkungan,” jelasnya.
Herwin juga menyampaikan bahwa generasi muda di wilayah tersebut mengusulkan pembentukan wadah atau fasilitas untuk memantau dan mengawal informasi di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Wadah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Selain itu, warga di Jalan Sentra Produksi meminta agar siring sepanjang 30 meter di wilayah mereka ditutup dengan plat. Penutupan ini bertujuan agar siring tetap berfungsi sebagai drainase, namun sekaligus dapat digunakan sebagai jalur lalu lintas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa dirinya sebagai perwakilan pemerintah menyatakan komitmennya untuk membawa usulan ini ke dinas terkait, seperti Dinas PUPR. Namun, ia menegaskan bahwa setiap proses harus melalui kesepakatan warga terlebih dahulu. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik, seperti permintaan ganti rugi yang tidak masuk akal.
“Saya akan memastikan bahwa solusi untuk masalah banjir akan dikolaborasikan dengan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu agar penanganannya dapat dilakukan secara komprehensif,” ucapnya.
Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka langsung kepada pemerintah. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.*
