TNews, BENGKULU UTARA – Gelombang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan komunitas sipil Bengkulu kembali turun ke jalan. Dengan semangat membara dan spanduk-spanduk tuntutan, ribuan massa bergerak dari Taman Budaya menuju Gedung DPRD Provinsi Bengkulu dalam aksi damai yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintah dan parlemen.
Aksi ini disebut-sebut dua kali lipat lebih besar dari unjuk rasa yang digelar Jumat lalu, 29 Agustus 2025. Pukul 13.00 WIB, barisan mahasiswa mulai membanjiri jalan protokol menuju DPRD, namun mereka harus tertahan sejenak di depan Kantor PWI Bengkulu, karena aparat kepolisian melakukan penyekatan demi alasan pengamanan.
“Kami tidak bersenjata. Yang kami bawa hanya suara rakyat,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Di antara deretan tuntutan yang disuarakan, mahasiswa mendesak peninjauan RUU KUHAP yang dinilai bermasalah, pencabutan UU TNI yang dianggap mengancam kebebasan sipil, serta penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak etis di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
“Kami tidak anti pemerintah. Tapi kami pro terhadap keadilan dan akal sehat. Ketika rakyat diminta hidup hemat lewat Inpres Efisiensi Anggaran, tapi elite malah berpesta dengan tunjangan baru, di situ letak persoalannya,” ujar salah satu koordinator lapangan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta pengesahan segera RUU Perampasan Aset sebagai komitmen nyata pemberantasan korupsi, serta reformasi institusi kepolisian menyusul berbagai dugaan tindakan represif terhadap masyarakat sipil belakangan ini.
Praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri juga tak luput dari sorotan. Mahasiswa menyebut, tumpang tindih peran ini membuka celah konflik kepentingan dan merugikan publik secara luas.
Aksi berlangsung tertib dan tanpa kekerasan. Aparat tampak berjaga, namun tidak melakukan tindakan represif. Sejumlah warga pun tampak mendampingi aksi ini dari pinggir jalan, menunjukkan bahwa suara mahasiswa juga menjadi keresahan publik yang lebih luas. *
Peliput: Wawan
