TNews, Bengkulu Utara – Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, menghadiri prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kehadiran unsur legislatif tersebut menegaskan sinergi kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, SE, MM, Ak, CPA, CSFA, kepada Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.AP., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S.STP, MM. Kegiatan berlangsung khidmat di Kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, Kamis (12/2/2026), dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
Kehadiran Ketua DPRD dalam agenda tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Sinergi ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Parmin menegaskan bahwa DPRD siap menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan BPK sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. LHP ini menjadi instrumen evaluasi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Usai kegiatan, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI yang dinilai telah menjalankan tugas secara profesional dalam mengaudit laporan keuangan daerah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bengkulu atas pelaksanaan pemeriksaan LHP Kabupaten Bengkulu Utara, baik dari DPRD maupun pihak eksekutif,” ujar Bupati kepada awak media.
Bupati menambahkan, kehadiran jajaran pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD, dalam penyerahan LHP tersebut mencerminkan komitmen kolektif dalam menjaga transparansi anggaran. Ia berharap hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas birokrasi serta pengelolaan keuangan daerah ke depan.*
Laporan: Wawan
