TNews, Bengkulu Utara – Anggaran ratusan juta rupiah untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan untuk Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wabup) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 kini menjadi perhatian tajam publik. Bukan sekadar karena nilainya yang besar, tetapi karena realisasinya yang nyaris habis tanpa sisa berarti.
Data yang dihimpun menunjukkan, anggaran tersebut dikelola melalui Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkulu Utara dalam satu tahun anggaran. Untuk belanja yang hanya berkutat pada pakaian dinas dan atribut, besaran dana ini dinilai mencolok dan memicu pertanyaan publik.
Yang paling menyita perhatian, tingkat serapan anggaran hampir menyentuh 100 persen. Sisa dana yang hanya ratusan ribu rupiah memantik spekulasi: apakah ini hasil perencanaan yang sangat presisi, atau justru cerminan minimnya efisiensi dalam penggunaan anggaran?
Sorotan publik kini mengarah pada kewajaran nilai. Ratusan juta rupiah untuk pakaian dinas dinilai perlu diuji secara terbuka—apakah benar sesuai kebutuhan riil, atau ada indikasi pembengkakan anggaran yang luput dari perhatian?
Desakan transparansi pun menguat. Masyarakat menuntut penjelasan rinci: berapa jumlah item yang dibeli, bagaimana spesifikasinya, dan apa dasar penetapan harganya.
Di tengah gencarnya seruan efisiensi belanja daerah, kondisi ini terasa kontras. Publik menilai pengelolaan anggaran seperti ini tidak cukup hanya dijelaskan, tetapi juga perlu diaudit secara terbuka. Pasalnya, setiap rupiah yang digunakan bersumber dari APBD—uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan tanpa ruang abu-abu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait penggunaan anggaran tersebut.*
Laporan: Wawan
