TNews, BENGKULU UTARA – Polemik keberadaan PT. Bumi Berkat Sawit (BBS) di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, makin panas. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit ini kembali menuai sorotan publik, terutama soal dugaan pencemaran limbah dan kurangnya pemberdayaan terhadap warga lokal.
Yang paling mengejutkan, proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT BBS disebut-sebut tidak melibatkan pihak desa. Padahal, dalam dokumen perusahaan, Amdal tersebut sudah dinyatakan ada. Fakta ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan.
Menanggapi kegelisahan publik, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE., M.AP akhirnya angkat bicara.
“Kita akan evaluasi, terutama kalau Amdalnya bermasalah. Saya sudah perintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan uji laboratorium terhadap air sungai yang diduga tercemar limbah perusahaan,” tegas Bupati Arie saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (26/08/2025).
Tak hanya bupati, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga tengah menunggu hasil hearing antara DPRD dan pihak perusahaan, yang disebut bakal digelar ulang dalam waktu dekat. Asisten II Sekdakab Bengkulu Utara, Heru Susanto, S.T, menyatakan bahwa langkah hukum dan administratif akan diambil setelah rekomendasi dewan turun.
“Kita bakal surati dan panggil pihak perusahaan. Tapi kita tunggu dulu hasil hearing dan rekomendasi dari dewan. Setelah itu, baru kita evaluasi dan sampaikan saran ke pemerintah provinsi,” ungkap Heru, Rabu (27/08/2025), di ruang kerjanya.
Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka bagi para investor, namun tetap menekankan bahwa aturan harus dijalankan dengan benar.
“Kita sangat mendukung investasi karena itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi ya, tetap harus taat aturan,” tutup Heru.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT BBS belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik yang mencuat ke publik. Warga sekitar masih berharap agar pemerintah dan lembaga berwenang benar-benar serius mengusut dampak lingkungan dan transparansi proses perizinan perusahaan tersebut.
Laporan : Wawan
