TNews, BENGKULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3), di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bengkulu.
Agenda ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran terakhir.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan Ketua Sumardi, Waka 1 Teuku Zulkarnain, Waka II Sonti Bakara, Waka III Supriyadi dan anggota legislatif serta jajaran organisasi perangkat daerah. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, hadir mewakili gubernur untuk memaparkan secara menyeluruh laporan kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.
Penyampaian LKPJ merupakan mekanisme konstitusional yang wajib dilakukan kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada lembaga legislatif.
Dalam pemaparannya, Mian menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat sejumlah indikator positif, terutama pada sektor makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,80 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 4,62 persen.
“Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor,” ujar Mian di hadapan anggota dewan.
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut didorong oleh kontribusi sektor pertanian, perdagangan, serta semakin berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai kabupaten dan kota. Selain itu, stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah turut menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Selain pertumbuhan ekonomi, laporan LKPJ juga menyoroti penurunan angka kemiskinan di Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebesar 12,08 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Mian, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai intervensi pemerintah kepada kelompok rentan.
“Kami berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menekankan penguatan nilai sosial dan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Orang Tua Asuh, yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yatim melalui bantuan santunan serta pendampingan berkelanjutan.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada bantuan materi, tetapi juga pembinaan karakter dan spiritual. Pemerintah turut mendorong penguatan kegiatan keagamaan, memakmurkan masjid, serta memfasilitasi berbagai aktivitas sosial keagamaan di tengah masyarakat.
Melalui program ini, pemerintah berharap anak-anak yatim memperoleh perhatian yang layak, baik dari sisi pendidikan, kebutuhan dasar, maupun pembinaan mental dan spiritual. Partisipasi aparatur sipil negara dan masyarakat juga didorong untuk terlibat aktif sebagai orang tua asuh.
Dalam penutup penyampaiannya, Mian menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Bengkulu atas dukungan serta fungsi pengawasan yang selama ini berjalan. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
Rapat paripurna LKPJ selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme internal DPRD sebelum menghasilkan rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu guna meningkatkan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.
Dengan berbagai capaian yang dipaparkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis dapat menjaga tren pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.* (Freddy)
